Core Indonesia

13Mar

AWAS Efek Domino Konflik Timur Tengah

Eskalasi konflik Iran menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Asia. Sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melintasi Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan di jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga energi global, meningkatkan inflasi, serta mengganggu rantai pasok manufaktur dan perdagangan dengan Timur Tengah.

Dengan asumsi harga minyak mencapai USD105 per barel dan kurs Rp17.000 per dolar AS, defisit APBN 2026 diperkirakan menembus 3,55% dari PDB, melampaui batas legal. Pelemahan rupiah juga berpotensi memperbesar tekanan fiskal. Dari sisi perdagangan, Indonesia berisiko kehilangan ekspor sebesar USD606,8 juta (Rp10,3 triliun) ke kawasan Teluk Persia jika konflik berlangsung hingga enam pekan, ditambah dampak tidak langsung dari perlambatan ekonomi mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.

Di sisi kebijakan, pemerintah perlu menjaga defisit anggaran agar tetap di bawah 3% PDB, antara lain dengan meninjau kembali alokasi anggaran program MBG dan Kopdes Merah Putih yang mencapai Rp418 triliun. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan Agreement on Reciprocal Tariffs (ART) untuk memperoleh harga minyak mentah yang lebih kompetitif dari AS, sekaligus membandingkan efisiensi pasokan dari AS, Afrika, dan Rusia guna menjaga ketahanan energi domestik.

Bagaimana analisis lengkap serta rekomendasi kebijakan jangka pendek dan panjang dari CORE Indonesia untuk meredam dampak konflik terhadap ekonomi Indonesia?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 13 Maret 2026, “AWAS Efek Domino Konflik Timur Tengah” dengan klik lampiran di bawah ini

06Mar

CORE Monthly Review [Maret 2026]

CORE Monthly Review pada bulan Maret ini menyorot beberapa indikator ekonomi makro dan analisis terhadap sektor pertanian, manufaktur, dan kesehatan.

Ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan berlapis di awal tahun. Di balik pertumbuhan PDB 2025 sebesar 5,11%, kualitas pertumbuhan masih rentan—tercermin dari inflasi Februari yang melonjak ke 4,76% YoY (tertinggi dalam 35 bulan), defisit APBN Januari yang mencapai Rp54,6 triliun, serta rupiah yang tertekan di tengah melemahnya kepercayaan investor.

Secara sektoral, ekspansi manufaktur yang menguat perlu dicermati keberlanjutannya, sementara ketergantungan impor pangan dan krisis tata kelola kepesertaan BPJS PBI menambah daftar tantangan struktural yang belum terselesaikan.

Seperti apakah pandangan CORE Indonesia terhadap kondisi terkini perekonomian pada Maret 2026?

Baca selengkapnya dengan klik lampiran di bawah ini:

05Mar

Kelas Menengah dan Ilusi Pemulihan Ramadan 2026

Sinyal perbaikan konsumsi menjelang Ramadan 2026 tidak mencerminkan pemulihan yang sesungguhnya. Indikator seperti penjualan riil memang membaik, namun kelas menengah yang menjadi penopang utama konsumsi domestik tetap dalam tekanan.

Sepanjang 2018–2025, jumlah kelas menengah terus menyusut dan mayoritas bergeser ke kelompok Calon Kelas Menengah (CKM). Dampaknya, kontribusi konsumsi kelas menengah turun dari 46% menjadi 37%, sementara CKM naik menjadi penopang utama dengan porsi 44%. Perubahan struktur ini menggeser pola konsumsi nasional. Pada periode Ramadan, belanja yang sebelumnya dialokasikan untuk barang tahan lama dan jasa (elektronik, otomotif, wisata/hiburan) kini terkonsentrasi pada kebutuhan pokok dan pangan.

Kelas menengah tak sepenuhnya menikmati stimulus pemerintah menjelang Ramadan 2026. Pasalnya, tidak ada instrumen yang dirancang khusus untuk mereka. Bantuan pangan, misalnya, ditujukan untuk menyasar kelompok desil 1–4, sementara kelas menengah utamanya di desil 8–10. Kekosongan ini dapat dikoreksi melalui instrumen spesifik untuk kelas menengah seperti melalui insentif pajak penghasilan, voucer belanja non-tunai, hingga insentif fiskal bagi perusahaan yang mempertahankan atau meningkatkan upah riil pekerjanya.

Tanpa intervensi, penyusutan kelas menengah akan menekan dunia usaha. Tekanan terhadap dunia usaha berpotensi membuat industri memangkas jumlah tenaga kerja. Pemangkasan tenaga kerja akan menggerus daya beli dan memperlemah konsumsi kelas menengah. Ramadan 2026 menjadi ujian awal atas ketahanan struktur ini, namun pengujian berikutnya akan terlihat setelah Ramadan ketika momentum permintaan tidak lagi setinggi bulan tersebut dan daya tahan konsumsi diuji dalam kondisi yang lebih normal.

Baca selengkapnya COREinsight edisi 2 Maret 2026, “Kelas Menengah dan Ilusi Pemulihan Ramadan 2026” dengan klik lampiran di bawah ini

20Feb

Hasil Kesepakatan Tarif: Bukan ‘Great Deal’, Melainkan Pola Baru Eksploitasi Negara Berkembang

Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo telah menyepakati rincian negosiasi tarif resiprokal antara AS dan Indonesia. Gedung Putih menyebut kesepakatan yang ditandatangani per 19 Februari 2026 waktu AS tersebut sebagai ‘GREAT DEAL’ yang akan membawa pada ‘a NEW GOLDEN AGE’ antara relasi Indonesia dan AS.

Kendati demikian, kami menilai bahwa kesepakatan yang detail lengkapnya telah dipublikasikan oleh USTR ini menunjukkan lahirnya pola baru eksploitasi ekonomi oleh AS. Kami juga menilai bahwa tim negosiator gagal dalam menyuarakan kepentingan industri dan konsumen di dalam negeri.

Detail kesepakatan sepanjang 45 halaman tersebut sepenuhnya menunjukkan ambisi AS mengeksploitasi pasar Indonesia. Detail kesepakatan juga menunjukkan adanya ketimpangan luar biasa besar antara beban ‘kewajiban’ Indonesia dan kewajiban AS. Bahkan, komitmen komersial Indonesia yang sebelumnya mencapai 22,7 miliar USD bertambah 45% menjadi 33 miliar USD!1 Kenaikan utamanya terjadi pada kewajiban pembelian pesawat dari sebelumnya 3,2 miliar USD menjadi 13,5 miliar USD.

Dalam publikasi CORE Insight edisi 17 April 2025 dan edisi 09 Agustus 2025 kami telah mengupas dengan detail bahwa Indonesia telah babak belur dalam kesepakatan tarif 19% berdasarkan dokumen joint statement yang dipublikasikan Gedung Putih per 22 Juli 2025. Nyatanya, jika melihat dokumen terbaru yang sudah final dan disepakati hari ini (20 Februari 2026), Indonesia tidak hanya babak belur, tetapi juga kehilangan marwah dan independensi untuk mengelola perekonomian berdasarkan kepentingan nasional. AS tampak mengunci semua aspek kebijakan berdasarkan national interest mereka, mulai dari investasi, pertanian, mineral kritis, perdagangan digital, perdagangan barang dan jasa, dan industri jasa pemastian.

CORE Indonesia secara spesifik memiliki lima pandangan kunci.

Baca selengkapnya Siaran Pers CORE Indonesia (20 Februari 2026) dengan klik lampiran di bawah ini

10Feb

Risiko Fatal Instabilitas Pasar Modal

Stabilitas pasar modal Indonesia kembali menjadi sorotan pada awal 2026 setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyampaikan peringatan keras mengenai kualitas tata kelola pasar domestik. Bagi investor global, pernyataan MSCI bukan sekadar catatan teknis, melainkan sinyal apakah sebuah pasar masih layak menjadi tujuan alokasi dana jangka panjang. MSCI menyoroti problem transparansi, integritas transaksi, dan struktur kepemilikan. Kondisi ini tentu bukan hal yang baik terhadap kredibilitas ekosistem pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, tekanan pasar juga diperparah oleh sentimen pengelolaan makroekonomi. Hal ini terlihat dari koreksi Moody’s pada outlook surat utang yang diturunkan ke level negatif terutama dari ketidakpastian pengelolaan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Moody’s menilai bahwa ketidakpastian kebijakan dan melemahnya tata kelola dapat menggerus kredibilitas Indonesia, yang tercermin dari respons negatif pasar terhadap berbagai dinamika kelembagaan dan kebijakan.

Instabilitas pasar modal tidak bisa diperlakukan sebagai isu sektoral semata.

Pasar modal merupakan infrastruktur pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Ketika institusi penopang pendanaan ini terguncang, perusahaan cenderung menunda ekspansi dan penghimpunan dana, sehingga tekanan pasar keuangan berpotensi merambat ke perekonomian riil.

Dengan struktur pasar Indonesia yang masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, gejolak pasar modal juga berisiko semakin mempersempit akses pembiayaan bagi sektor produktif yang memiliki multiplier effect besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Apa saja rekomendasi CORE Indonesia?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 10 Februari 2026, “Risiko Fatal Instabilitas Pasar Modal” dengan klik lampiran di bawah ini

05Feb

Siaran Pers: “Ekonomi 2025 Tumbuh 5,11%: Kualitas Pertumbuhan Perlu Diwaspadai”

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 sebesar 5,11% (c-to-c) dan triwulan IV-2025 sebesar 5,39% (yoy). Angka ini sejalan dengan proyeksi CORE Indonesia yang dirilis November 2025 dalam laporan CORE Economic Outlook 2026: Resiliensi Terjaga, Akselerasi Tertahan, yakni pertumbuhan 5,06%–5,15% untuk sepanjang tahun dan 5,21%–5,48% untuk triwulan IV. Namun di balik angka yang tampak solid ini, CORE mencatat adanya persoalan kualitas pertumbuhan yang perlu menjadi perhatian serius bagi pengambil kebijakan.

Baca selengkapnya Siaran Pers CORE Indonesia (5 Februari 2026) dengan klik lampiran di bawah ini

20Jan

SIARAN PERS “Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi”

Jakarta, dalam rangka menjawab tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks pada 2026, CORE Indonesia menyelenggarakan seminar dan diskusi publik bertajuk “Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi”. Dalam diskusi kali ini, CORE menyoroti pentingnya strategi baru dalam tata kelola pangan pada 2026 untuk menghadapi potensi tantangan domestik dan global. CORE menilai penguatan ketahanan pangan ke depan menuntut strategi yang lebih komprehensif, mencakup pengelolaan risiko iklim, penguatan sistem pangan domestik, pengembangan pangan lokal, dan rantai nilai nasional sebagai fondasi utama.

Dalam sesi pembuka, Dr Etika Karyani, Direktur riset CORE Indonesia menyampaikan ketahanan pangan tidak hanya menyangkut produktivitas pertanian, tetapi juga aspek yang lebih menyeluruh seperti ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.

Pemerintah Mengejar Swasembada Pangan

Dalam rangka mengejar target swasembada pangan, pemerintah tengah menyiapkan beberapa strategi, mulai dari intensifikasi lahan, ekstensifikasi, kebijakan pupuk subsidi, regenerasi petani, dan peningkatan kualitas varietas benih. Secara khusus, Sugeng Harmono, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI menyampaikan pada sesi diskusi bahwa pada tahun 2026 pemerintah telah menargetkan penyerapan padi sebesar 4 juta ton. Selain itu, pemerintah juga tengah mengejar produksi kedelai dan bawang putih. Secara khusus, pemerintah tengah menyiapkan roadmap untuk mengejar swasembada bawang putih pada 2029, ujar Sugeng. Saat ini komoditas bawang putih, masih menjadi salah satu komoditas yang diimpor oleh pemerintah.

Di sisi lain, masih menurut Sugeng, pemerintah juga memberi perhatian khusus untuk daerah-daerah yang rawan bencana dengan membentuk satgas rehabilitasi untuk memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik di daerah rawan bencana.

Pentingnya Diversifikasi Pangan

Selain soal mengejar swasembada pangan, CORE juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan dengan mencari alternatif pangan lokal. Prof. Dwi Andreas Santosa, Research Associate CORE Indonesia sekaligus Guru Besar IPB menyampaikan, untuk mengejar diversifikasi pangan dibutuhkan bantuan signifikan dari pemerintah karena membutuhkan investasi yang serius. “Pemerintah harus benar-benar menginvestasikan anggaran ke situ.” Ujarnya.

Secara bersamaan, Eri Prabowo, Direktur Utama PT Berkah Inti Daya menyampaikan bahwa salah satu alternatif diversifikasi pangan yang bisa digalakkan adalah dengan mengembangkan pertanian Sorgum.

Dari sisi kemudahan produksi, Eri menyebut, Sorgum cenderung lebih mudah dibandingkan tanaman lain, seperti padi.

Pemerintah tengah mengutamakan cadangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi. Sugeng menyebut, “Peluangnya terbuka dan mandatnya sudah ada, yakni peraturan presiden No. 81 tahun 2024.” Perpres ini mencakup penganekaragaman pangan beserta tugas dan peran dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Kendati demikian, program diversifikasi pangan ini meski sangat bagus, membutuhkan keseriusan dari pemerintah karena banyak pangan alternatif cenderung berharga mahal, pun juga kuantitasnya cenderung terbatas. Secara gizi pun, padi dan gandum cenderung memiliki nilai gizi yang lebih tinggi, ujar Prof Dwi Andreas.

Apakah Indonesia Swasembada Pangan?

Indonesia sebetulnya belum mengalami swasembada pangan. Sebab, menurut definisi FAO, swasembada pangan adalah sejauh mana sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri. “Jumlah pangan yang kita konsumsi paling tidak sama dengan apa yang kita konsumsi,” ujar Prof. Dwi Andreas.

Masalahnya berdasarkan definisi ini, menurut Prof. Dwi Andreas, Indonesia masih sepenuhnya mengandalkan pasokan impor untuk komoditas pangan, seperti gandum dan bawang putih. Beberapa komoditas lainnya, seperti kedelai juga 97% impor, susu 82% impor, gula 70% impor, daging sapi/kerbau 50% impor, jagung 10% impor, dan beras 5% impor. Secara keseluruhan, Indonesia telah mengimpor kurang lebih 25 juta ton 12 komoditas pertanian pada 2025.

Persoalan mendasar produksi pangan Indonesia adalah produktivitas. “Hampir 15 tahun terakhir ini produktivitas padi kita tidak naik, stabil saja. Dan sejak tahun 2000 produktivitasnya dilampaui oleh Vietnam.” Pungkas Prof. Dwi Andreas.

Kendati demikian, Indonesia memang mengalami swasembada komoditas, khususnya beras pada 2025. Yang perlu dicatat, swasembada beras pada 2025 bukan pertama kalinya terjadi, karena sudah sering terjadi pada periode-periode sebelumnya, meski tidak kontinu.

Untuk komoditas beras, Prof. Dwi Andreas memperkirakan produksi beras akan menurun sebesar 5% pada 2026 karena El-Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada tengah tahun ini sampai selama satu tahun ke depan. Kondisi berbalikan dengan apa yang terjadi di 2025 ketika produksi padi “terbantu” oleh iklim La-Nina.

Pentingnya Tata Kelola Pangan yang Berbasis Rasionalitas Akademik

Untuk mengejar ketahanan pangan, Prof. Dwi Andreas menegaskan pentingnya tata kelola pangan yang tidak bertentangan dengan rasionalitas akademik. Ia mencontohkan beberapa program pemerintah cenderung bersimpang jalan dengan basis sains, seperti program swasembada bawang putih dan program Food Estate. Kedua program ini sama-sama tidak feasible dari sisi geografis dan ketersediaan lahan, sehingga sudah pasti tidak berhasil.

Selain itu, basis data yang kuat dan independensi lembaga/institusi dalam pengelolaan pangan adalah hal yang mutlak harus terpenuhi. Prof. Dwi Andreas menjelaskan bahwa kebijakan yang tidak

mendasarkan pada akurasi data dapat memicu respons negatif pasar seperti kenaikan harga pangan, sebagaimana yang terjadi beberapa bulan lalu ketika stok beras tinggi tapi harga justru melambung tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan penyerapan beras at any quality oleh Bulog telah menyebabkan stok beras di pasar menipis dan menyebabkan penggilingan swasta gulung tikar.

Secara spesifik, Prof. Dwi Andreas merekomendasikan tujuh aspek penting untuk memperbaiki tata kelola pangan pada 2026:

Pertama, penguatan kebijakan berbasis fakta. Hal ini mencakup perbaikan data dasar, penyediaan prakiraan pasar yang akurat, dan memperhatikan dampak kebijakan terhadap berbagai pihak.

Kedua, kebijakan perdagangan yang tepat dan kehati-hatian dalam “menterjemahkan” sinyal pasar.

Ketiga, subsidi pangan, input dan pendapatan perlu memiliki target yang efektif untuk menghindari pemborosan fiskal, kehati-hatian dalam penetapan tarif impor.

Keempat, perlu investasi untuk meningkatkan elastisitas pasokan pangan. Perbaikan infrastruktur perdesaan, pasar input-output yang berfungsi baik, dan rantai pasokan yang kompetitif.

Kelima, manajemen risiko yang efektif, mencakup prakiraan pasar yang baik, diseminasi informasi cuaca, penelitian dan pengembangan teknologi untuk minimalisasi risiko.

Keenam, perbaikan manajemen stok pangan milik pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan lembaga benar-benar bebas intervensi.

Ketujuh, perbaikan kerja sama antara sektor publik dan privat. Hal ini mencakup menurunkan konflik dan saling ketidakpercayaan antara pemerintah dan swasta. Ketidakpercayaan meningkatkan ketidakpastian dalam mengambil keputusan.

Jakarta, 20 Januari 2026

18Jan

Tarik Menarik Berebut Mineral Kritis

Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores pada 3 Januari 2026 semakin menegaskan kepentingan AS terhadap suplai energi dan mineral kritis global. Langkah agresif ini berkelindan dengan ambisi AS untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok yang kini menguasai rantai pasok mineral kritis dunia. Mineral kritis adalah komponen penting untuk menunjang produksi industri manufaktur berteknologi tinggi, seperti kendaraan listrik, alat pertahanan, pesawat canggih, semikonduktor, dan produk elektronik lainnya.

Persaingan negara-negara superpower, seperti AS dan Tiongkok, membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki cadangan mineral kritis juga seharusnya punya posisi strategis dalam peta rantai pasok mineral kritis global. Tidak mengherankan jika AS dan Tiongkok berebut untuk mendapatkan mineral kritis Indonesia, dengan Tiongkok saat ini tengah mendominasi.

Daftar mineral kritis Indonesia memiliki sumbangan besar terhadap produksi dunia. Di antara mineral kritis yang dimiliki Indonesia dan cukup dominan adalah nikel dan timah. Dua jenis mineral kritis yang sangat krusial bagi industri pesawat, baterai, dan elektronik. Maka tidak mengherankan jika salah satu poin kunci dalam negosiasi tarif resiprokal antara AS dan Indonesia adalah mengenai akses terhadap mineral kritis.

Akses AS terhadap mineral kritis Indonesia perlu diikuti dengan komitmen AS untuk menanamkan investasi penghiliran dan pengolahan mineral kritis di dalam negeri, tidak hanya mengeruk bahan mentahnya saja. Selain itu, pembelajaran dari hilirisasi nikel di Indonesia, memunculkan kontradiksi kepemilikan yang semakin jelas di sepanjang rantai nilai. Semakin tinggi nilai tambah dalam rantai hilirisasi mineral kritis, semakin kecil kepemilikan domestik, dari 80–90% di tambang menjadi 10% di smelter dan 30% di industri baterai, mengindikasikan hilirisasi tanpa kedaulatan industri.

Bagaimana sebaiknya pemerintah Indonesia menjaga kedaulatan mineral?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 16 Januari 2026, “Tarik Menarik Berebut Mineral Kritis” dengan klik lampiran di bawah ini

05Jan

“Revitalisasi Industrialisasi: Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia”

Buku “Revitalisasi Industrialisasi: Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia” karya tim CORE Indonesia menghadirkan analisis mendalam tentang urgensi transformasi industri manufaktur sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Buku ini memaparkan diagnosa tajam mengenai fenomena deindustrialisasi prematur yang dialami Indonesia, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun sebelum industrialisasi mencapai tahap matang.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 8% di era pemerintahan baru, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap). Buku ini menawarkan peta jalan komprehensif melalui pembahasan 10 sektor ekonomi strategis: industri besi baja, petrokimia, makanan-minuman, perikanan, kosmetik, serta sektor pendukung seperti energi terbarukan, jasa pemastian, dan jasa keuangan.

Lebih dari sekadar analisis, buku ini menyajikan rekomendasi kebijakan terukur hasil aspirasi berbagai pemangku kepentingan—BUMN, pelaku swasta, akademisi, dan regulator—untuk mendorong industrialisasi-hilirisasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045

30Des

[Pers Rilis] Kaji Hilirisasi di 5 Negara, Ini Rekomendasi CORE Indonesia

CORE Indonesia merilis kajian kebijakan hilirisasi yang membandingkan praktik terbaik lima negara—Tiongkok, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Algeria—dalam seminar bertopik Kebijakan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang Berkelanjutan di The Alana Hotel Solo, Senin (29/12). Kajian ini menemukan bahwa insentif berjenjang dari hulu ke hilir menjadi kunci keberhasilan hilirisasi di kelima negara tersebut, berbeda dengan Indonesia yang 70 persen insentifnya masih terkonsentrasi di sektor hulu.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memaparkan lima pola utama yang dapat diadopsi Indonesia. Pertama, insentif terintegrasi hulu-hilir seperti diterapkan Tiongkok dalam industri baterai lithium dengan kombinasi subsidi kendaraan listrik, pendanaan strategis pemerintah, dan pinjaman bank BUMN berbunga rendah sekitar 2 persen.

Kedua, alokasi dana spesifik per program seperti Filipina yang menciptakan dana abadi khusus untuk industri minyak kelapa dengan alokasi 21 persen untuk replanting, 10 persen untuk kredit, dan 10 persen untuk infrastruktur.

Ketiga, insentif berbasis kinerja dengan durasi berjenjang. Thailand memberikan tax holiday 3-4 tahun untuk industri hulu perikanan budidaya, 7-8 tahun untuk industri antara, hingga 13 tahun untuk industri hilir.

“Kalau ingin mendorong industri hilirnya lebih besar, maka insentif hilirnya harus lebih banyak. Di Thailand, hulu dapat 3-4 tahun, industri antara dapat 7-8 tahun, di hilir bisa sampai 13 tahun. Indonesia perlu menerapkan diferensiasi serupa,” ujar Mohammad Faisal

Keempat, jaminan pasar melalui pasar domestik atau pasar ekspor melalui dukungan perjanjian perdagangan bebas seperti Vietnam yang memanfaatkan EU-FTA untuk akses pasar ekspor kayu ke Eropa. Kelima, layanan satu pintu (one-stop service) yang mengkoordinasikan seluruh proses perizinan dan fasilitasi investasi.

Berdasarkan temuan tersebut, CORE Indonesia merekomendasikan tiga pilar kebijakan. Untuk penciptaan nilai tambah: diferensiasi besaran dan durasi insentif fiskal berdasarkan kedalaman level hilirisasi, penguatan regulasi transfer teknologi, serta pengembangan platform data produksi terintegrasi dengan sistem peringatan dini.

Untuk distribusi manfaat ekonomi: penguatan kemitraan dengan UMKM sebagai prasyarat memperoleh insentif, penetapan persentase minimum serapan tenaga kerja lokal, serta penguatan transparansi pengelolaan Dana Bagi Hasil melalui platform digital.

Untuk penerapan prinsip ESG: penetapan persyaratan kepatuhan ESG untuk memperoleh dan memperpanjang insentif fiskal, pengembangan sistem monitoring lingkungan berbasis teknologi, serta penguatan mekanisme konsultasi publik.

“Hilirisasi bukan hanya tentang menciptakan nilai tambah yang tinggi. Di samping itu juga bagaimana aspek keadilan dan kesetaraan, pembagian manfaat yang lebih adil dengan masyarakat, dan juga meminimalisir dampak terhadap lingkungan,”  tegas Mohammad Faisal.

Senin, 29 Desember 2025 | The Alana Hotel & Convention Center Solo, Surakarta

1 2 3 … 6