Core Indonesia

05Jan

“Revitalisasi Industrialisasi: Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia”

Buku “Revitalisasi Industrialisasi: Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia” karya tim CORE Indonesia menghadirkan analisis mendalam tentang urgensi transformasi industri manufaktur sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Buku ini memaparkan diagnosa tajam mengenai fenomena deindustrialisasi prematur yang dialami Indonesia, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun sebelum industrialisasi mencapai tahap matang.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 8% di era pemerintahan baru, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap). Buku ini menawarkan peta jalan komprehensif melalui pembahasan 10 sektor ekonomi strategis: industri besi baja, petrokimia, makanan-minuman, perikanan, kosmetik, serta sektor pendukung seperti energi terbarukan, jasa pemastian, dan jasa keuangan.

Lebih dari sekadar analisis, buku ini menyajikan rekomendasi kebijakan terukur hasil aspirasi berbagai pemangku kepentingan—BUMN, pelaku swasta, akademisi, dan regulator—untuk mendorong industrialisasi-hilirisasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045

30Des

[Pers Rilis] Kaji Hilirisasi di 5 Negara, Ini Rekomendasi CORE Indonesia

CORE Indonesia merilis kajian kebijakan hilirisasi yang membandingkan praktik terbaik lima negara—Tiongkok, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Algeria—dalam seminar bertopik Kebijakan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang Berkelanjutan di The Alana Hotel Solo, Senin (29/12). Kajian ini menemukan bahwa insentif berjenjang dari hulu ke hilir menjadi kunci keberhasilan hilirisasi di kelima negara tersebut, berbeda dengan Indonesia yang 70 persen insentifnya masih terkonsentrasi di sektor hulu.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memaparkan lima pola utama yang dapat diadopsi Indonesia. Pertama, insentif terintegrasi hulu-hilir seperti diterapkan Tiongkok dalam industri baterai lithium dengan kombinasi subsidi kendaraan listrik, pendanaan strategis pemerintah, dan pinjaman bank BUMN berbunga rendah sekitar 2 persen.

Kedua, alokasi dana spesifik per program seperti Filipina yang menciptakan dana abadi khusus untuk industri minyak kelapa dengan alokasi 21 persen untuk replanting, 10 persen untuk kredit, dan 10 persen untuk infrastruktur.

Ketiga, insentif berbasis kinerja dengan durasi berjenjang. Thailand memberikan tax holiday 3-4 tahun untuk industri hulu perikanan budidaya, 7-8 tahun untuk industri antara, hingga 13 tahun untuk industri hilir.

“Kalau ingin mendorong industri hilirnya lebih besar, maka insentif hilirnya harus lebih banyak. Di Thailand, hulu dapat 3-4 tahun, industri antara dapat 7-8 tahun, di hilir bisa sampai 13 tahun. Indonesia perlu menerapkan diferensiasi serupa,” ujar Mohammad Faisal

Keempat, jaminan pasar melalui pasar domestik atau pasar ekspor melalui dukungan perjanjian perdagangan bebas seperti Vietnam yang memanfaatkan EU-FTA untuk akses pasar ekspor kayu ke Eropa. Kelima, layanan satu pintu (one-stop service) yang mengkoordinasikan seluruh proses perizinan dan fasilitasi investasi.

Berdasarkan temuan tersebut, CORE Indonesia merekomendasikan tiga pilar kebijakan. Untuk penciptaan nilai tambah: diferensiasi besaran dan durasi insentif fiskal berdasarkan kedalaman level hilirisasi, penguatan regulasi transfer teknologi, serta pengembangan platform data produksi terintegrasi dengan sistem peringatan dini.

Untuk distribusi manfaat ekonomi: penguatan kemitraan dengan UMKM sebagai prasyarat memperoleh insentif, penetapan persentase minimum serapan tenaga kerja lokal, serta penguatan transparansi pengelolaan Dana Bagi Hasil melalui platform digital.

Untuk penerapan prinsip ESG: penetapan persyaratan kepatuhan ESG untuk memperoleh dan memperpanjang insentif fiskal, pengembangan sistem monitoring lingkungan berbasis teknologi, serta penguatan mekanisme konsultasi publik.

“Hilirisasi bukan hanya tentang menciptakan nilai tambah yang tinggi. Di samping itu juga bagaimana aspek keadilan dan kesetaraan, pembagian manfaat yang lebih adil dengan masyarakat, dan juga meminimalisir dampak terhadap lingkungan,”  tegas Mohammad Faisal.

Senin, 29 Desember 2025 | The Alana Hotel & Convention Center Solo, Surakarta

24Des

Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera

Bencana Sumatera 2025 adalah pengingat pahit bahwa biaya yang tidak dibayar untuk pencegahan pada akhirnya akan ditagih berkali lipat dan yang paling menanggung beban adalah masyarakat yang paling tidak mampu.

CORE Indonesia mengestimasikan pertumbuhan ekonomi nasional dan ketiga provinsi terdampak akan terkoreksi. Aceh diprediksi menanggung beban terberat dengan koreksi -0,44%, sementara Sumatera Utara (-0,15%) dan Sumatera Barat (-0,36%) juga tertekan signifikan. Investasi dan serapan tenaga kerja ikut terpangkas, dengan sektor konstruksi dan transportasi mengalami tekanan paling dalam.

Sementara itu, biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, 30 kali lipat dari biaya pencegahan yang hanya Rp2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan. Angka ini belum termasuk kerugian non-fisik dari lumpuhnya aktivitas ekonomi rumah tangga, trauma psikis, dan ketertinggalan pendidikan anak-anak di daerah terdampak.

Oleh karena itu, CORE mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional.

Apa saja rekomendasi rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk penanganan bencana Sumatera dari CORE Indonesia?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 24 Desember 2025, “Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera” dengan klik lampiran di bawah ini

26Nov

Brief Report CORE Economic Outlook 2026 “Resiliensi Terjaga, Akselerasi Tertahan”

CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 4,9% hingga 5,1%. Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami akselerasi pertumbuhan meski relatif resilien.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebutkan belum adanya sinyal optimistis pada 2026. Kondisinya bahkan mungkin lebih buruk dibandingkan 2025. “Net ekspor akan turun, tetapi akan ada kenaikan marginal di spending pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Tapi, karena kenaikannya marginal, ini kemungkinan tidak bisa mengompensasi menyempitnya net ekspor,” jelasnya.

Kondisi itu tampak dari indikator utama, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan tidak lebih baik dari tahun 2025. Dari sisi konsumsi, misalnya, pertumbuhan kredit konsumsi terus melemah sepanjang Februari hingga Oktober 2025. Pada Februari pertumbuhan kredit konsumsi tumbuh 10,2% sementara pada Oktober melemah di level 6,9% secara tahunan. Beberapa indikator konsumsi kelas menengah juga belum menunjukkan pemulihan, seperti terkontraksinya penjualan rumah sedang dan besar, masing-masing -12% dan -23% pada triwulan III 2025.

Dari sisi investasi, masuknya modal asing diperkirakan merosot pada 2025, dan berpotensi berlanjut pada 2026 jika tidak ada perubahan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor. Sepanjang triwulan I hingga III 2025, pertumbuhan investasi asing merosot -1%, sementara investasi domestik meningkat 30%.

Meski demikian, Indonesia tetap bisa tumbuh jika pemerintah mendorong industrialisasi yang inklusif sebagai basis untukmenciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sekaligus menjadi solusi atas kondisi Indonesia yang sudah terlalu lama terjebak dalam stagnasi pertumbuhan di level 5%. “PR kita adalah, bahwa Indonesia tumbuh terlalu rendah dalam jangka lama, dan bahkan pertumbuhannya itu cenderung melambat,” kata ekonom senior Hendri Saparini.

Ia menambahkan, kalau berkaca dari negara lain, lompatan ekonomi itu terjadi jika perekonomian didominasi oleh aktivitas di industri manufaktur. Maka itu, ia menekankan bahwa industrialisasi adalah kunci jika Indonesia ingin mencapai lompatan pertumbuhan.

“Kalau kita lihat lesson-learned dari banyak negara, ternyata negara yang bisa melakukan lompatan ekonomi seperti Korea Selatan mereka bisa menjaga share industri manufaktur terhadap PDB di level yang sangat tinggi,” ujarnya.

Senada itu, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia, mengatakan bahwa untuk melakukan lompatan ekonomi, kunci utamanya adalah stabilitas politik dan keamanan. “Idealnya pemerintah Indonesia mengikuti pendekatan diplomasi yang seimbang. Menjaga hubungan baik untuk semua kekuatan besar, tanpa terjebak dalam blok tertentu,” pungkasnya.

Baca selengkapnya BRIEF REPORT CORE Economic Outlook 2026, 26 November 2025, dengan klik lampiran di bawah

22Sep

Pernyataan Sikap 3 Think Tank Ekonomi “Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi”

CORE Indonesia, INDEF dan The Prakarsa mendesak pemerintah bersama dengan DPR segera
mengatasi kondisi genting saat ini dengan poin-poin berikut:

  1. Keadilan Fiskal dan Transparansi Anggaran
    ● Moratorium penambahan beban pajak masyarakat seperti PPN dan PBB di tengah kondisi daya beli yang melemah, khususnya di kalangan menengah-bawah.
    ● Segera terapkan pajak kekayaan kepada kelompok super kaya sebagai bentuk redistribusi dan penurunan ketimpangan sosial ekonomi
    ● Revisi kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu lonjakan pajak dan retribusi daerah
    ● Terapkan participatory budgeting dengan melibatkan masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam proses perencanaan anggaran.
  2. Rebalancing Prioritas Belanja Negara
    ● Realokasi anggaran belanja tidak produktif (termasuk penambahan insentif bagi pejabat pemerintah, anggota DPR dan belanja militer) menuju penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
    ● Evaluasi kenaikan anggaran pertahanan 35% (Rp335,2 triliun) untuk diprioritaskan pada pendidikan, kesehatan, dan riset. Adapun pemenuhan amanat konstitusi 20% anggaran pendidikan perlu disertai prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan kesejahteraan guru.
    ● Efisiensi anggaran diarahkan untuk stimulasi konsumsi dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan sekadar penghematan.
    ● Segera berikan bansos tunai kepada warga miskin dan tidak mampu dengan cara realokasi dari anggaran Koperasi Merah Putih dan MBG.
  3. Perlindungan Komprehensif Pekerja dan Masyarakat Terdampak Aktivitas Bisnis
    ● Pengembangan kerangka decent work yang menjamin upah dan jam kerja layak, serta keselamatan kerja.
    ● Pembentukan regulasi setingkat UU untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Platform Digital dengan skema tripartit (pemerintah-perusahaan platformpekerja).
    ● Integrasi yang lebih luas para pekerja ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, termasuk 4,6 juta pekerja platform digital, dengan mekanisme kontribusi yang proporsional.
    ● Jalankan program Padat Karya Tunai secara masif secara nasional yang menyasar angkatan kerja muda, angkatan kerja yang ter-PHK dan kelompok pengangguran lainnya.
    ● Akselerasi kepastian hukum yang mengintegrasikan standar bisnis, HAM, dan lingkungan, untuk menciptakan investasi yang menjamin perlindungan hak masyarakat dan kelestarian ekologis demi pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan.
  4. Transformasi Ekonomi dan Revitalisasi Sektor Riil
    ● Stimulasi sektor riil guna menciptakan lapangan kerja formal dan layak serta mengurangi dominasi ekonomi informal yang rentan.
    ● Akselerasi transisi 59% pekerja informal ke sektor formal melalui kemudahan regulasi dan insentif fiskal.
    ● Koreksi arah kebijakan ekonomi dari sentralistik menuju ekonomi kerakyatan dan demokratis.
    ● Realokasi investasi dari sektor ekstraktif yang merusak lingkungan menuju industri berkelanjutan yang mengungkit pertumbuhan jangka panjang.
  5. Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan
    ● Membangun kepercayaan publik melalui transparansi kebijakan fiskal dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
    ● Evaluasi menyeluruh RAPBN 2026 dengan melibatkan partisipasi publik untuk memastikan alokasi anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Kami menekankan bahwa stabilitas sosial-ekonomi hanya dapat tercapai melalui kebijakan fiskal yang responsif dan berkeadilan. Pemerintah harus memahami bahwa investasi pada kesejahteraan rakyat, bukan pada aparatur koersif, adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Republik ini membutuhkan kepemimpinan yang berani mentransformasi prioritas anggaran, dari logika koersif menuju investasi produktif berkelanjutan, karena hanya dengan fondasi ekonomi yang berkeadilan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemakmuran bersama yang merupakan hakikat sejati sebuah republik.

Jakarta, 1 September 2025
CORE Indonesia – INDEF – The Prakarsa

17Sep

Tantangan Struktural di Balik Kebijakan Injeksi Likuiditas

Menteri Keuangan yang baru dilantik telah mengumumkan serangkaian kebijakan ambisius. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8% hingga rencana injeksi likuiditas Rp 200 triliun ke sektor perbankan. Meski menggunakan pendekatan baru, efektifitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih meninggalkan pertanyaan besar.

Di tengah permintaan kredit domestik yang masih lemah akibat melambatnya kondisi perekonomian dari sisi demand, injeksi likuiditas Rp 200 triliun berisiko tidak efektif jika tidak dibarengi dengan stimulus fiskal yang mampu mendorong permintaan agregat. Kebijakan ini memerlukan sinkronisasi dengan kebijakan fiskal lain yang tepat sasaran untuk mendorong demand, sehingga likuiditas yang disuntikkan dapat terserap optimal oleh sektor riil.

Lebih jauh, masyarakat masih menunggu bagaimana kebijakan fiskal memperbaiki masalah struktural mendasar seperti dominasi pekerja sektor informal, ketimpangan yang mengakar, dan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Langkah nyata dari pemerintah melalui kebijakan fiskal menjadi penting karena menjadi latar belakang terjadinya tuntutan demonstrasi beberapa pekan yang lalu.

Setidaknya ada tiga catatan penting terkait persoalan struktural ekonomi Indonesia yang justru perlu diperlukan di luar kebijakan injeksi likuiditas. Pertama, tantangan mewujudkan target pertumbuhan 8% di tengah deindustrialisasi. Kedua, penciptaan lapangan kerja yang masih terbatas. Ketiga, lingkaran kemiskinan dan ketimpangan struktural yang belum terputus.

Baca selengkapnya COREinsight edisi 17 September 2025, “Tantangan Struktural di Balik Kebijakan Injeksi Likuiditas” dengan klik lampiran di bawah ini

02Sep

Desentralisasi (Fiskal) di Persimpangan

Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 29% atau mencapai Rp275 triliun dalam RAPBN 2026 (terbesar sepanjang desentralisasi fiskal diterapkan lebih dari 20 tahun lalu) berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik di daerah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan akses terhadap pelayanan dasar, seperti akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan listrik.

Pemerintah pusat perlu segera meninjau ulang pemotongan TKD dalam RAPBN 2026 di saat belanja pemerintah pusat meningkat signifikan. Apalagi pemotongan TKD ini justru paradoks dengan jor-joran belanja pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas presiden dan tunjangan anggota dewan.

Menekan daerah untuk mandiri dengan jalan menaikkan beban pajak tanpa mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat (menaikkan pendapatan) adalah tindakan berisiko besar yang dapat memicu konflik sosial.

Desentralisasi fiskal seharusnya menjadi motor pengungkit pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.

Baca selengkapnya COREinsight edisi 1 September 2025, “Desentralisasi (Fiskal) di Persimpangan” dengan klik lampiran di bawah ini

19Agu

RAPBN 2026: Ekspansi Fiskal Di Atas Fondasi yang Rapuh

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, RAPBN tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan pemerintah, tetapi juga menjadi tolok ukur kredibilitas perencanaan ekonomi nasional di mata publik dan pelaku pasar. Dalam konteks peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, momentum ini menjadi penting untuk merefleksikan efektivitas kebijakan fiskal yang telah dijalankan selama delapan dekade terakhir.

CORE Indonesia menilai terdapat tiga catatan utama terkait RAPBN 2026. Pertama, kredibilitas asumsi makro yang cenderung optimistis dengan berbagai risiko deviasi dapat menggerus kredibilitas perencanaan.

Kedua, struktur penerimaan masih lemah dengan target yang tinggi, basis pajak yang sempit, dan tingginya ketergantungan pada volatilitas harga komoditas. Ketiga, ekspansi fiskal masih dibayangi tekanan kualitas dan efisiensi, lebih-lebih naiknya belanja belum diimbangi dengan perbaikan produktivitas dan target yang tepat sasaran.

Selain ketiga catatan tersebut, CORE juga memberikan refleksi penting mengenai kebijakan fiskal sepanjang 80 tahun Indonesia merdeka: belanja pemerintah yang meningkat signifikan belum berhasil menjadi pengungkit produktivitas ekonomi yang efektif, tercermin dari stagnannya pertumbuhan PDB per kapita dan peningkatan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan semakin mahalnya biaya investasi untuk menghasilkan output ekonomi.

Sementara itu, belanja bunga utang RAPBN 2026 yang mencapai Rp 599 triliun atau 19% dari belanja pemerintah pusat juga berpotensi menekan ruang untuk investasi publik jangka panjang sekaligus mempersempit fleksibilitas anggaran saat penerimaan meleset.

Dari sisi Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 terpangkas -29%. Di luar krisis Covid-19, ini adalah penurunan terbesar sejak desentralisasi fiskal dilakukan dua dekade lalu. Padahal, lebih dari separuh provinsi masih bergantung pada transfer pusat karena rasio kemandirian fiskal di bawah 50%.

Bagaimana analisa CORE Indonesia terhadap RAPBN 2026? Apa saja rekomendasi alternatif yang ditawarkan CORE Indonesia?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 19 Agustus 2025 “RAPBN 2026: EKSPANSI FISKAL DI ATAS FONDASI YANG RAPUH” dengan klik lampiran di bawah ini

10Agu

Biaya Mahal Negoisasi Tarif

Pada 22 Juli 2025, Gedung Putih merilis detail kesepakatan tarif resiprokal antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Dalam perjanjian ini, AS sepakat menurunkan tarif resiprokal untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%, sementara Indonesia berkewajiban menghapus 99% tarif atas produk asal AS. Pemerintah Indonesia memandang hasil ini sebagai “perjuangan yang luar biasa” dan mengklaimnya sebagai “kemenangan” karena berhasil memperoleh tarif 19%, yang disebut sebagai tarif terendah di antara negara- negara ASEAN.

Namun, CORE menilai detail kesepakatan yang dipublikasikan Gedung Putih justru menunjukkan biaya negosiasi yang sangat mahal bagi Indonesia. Menurut CORE, kerugian muncul dalam tiga aspek utama: (1) ekspor Indonesia ke AS diperkirakan berkurang hingga USD 9,23 miliar; (2) kewajiban menghapus berbagai hambatan non-tarif yang berpotensi melemahkan industri manufaktur domestik; dan (3) ketimpangan komitmen yang berpotensi merugikan pelaku industri lokal.

Bagi Indonesia, penerapan tarif resiprokal diperkirakan menurunkan kesejahteraan nasional sebesar –USD 3,16 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya konsumsi ekspor Indonesia di pasar AS, yang memangkas surplus produsen, khususnya pada produk-produk utama yang diekspor ke AS. Dampak ini juga tercermin pada perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,77 persen, disinyalir akibat penurunan ekspor.

Melemahnya aktivitas ekonomi berpotensi menekan daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor padat karya yang bergantung pada pasar ekspor AS.

Seperti apakah dampak kesepakatan tarif baru Indonesia-AS terhadap perekonomian Indonesia? Apa saja rekomendasi alternatif yang ditawarkan CORE Indonesia?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 9 Agustus 2025 “Biaya Mahal Negoisasi Tarif” dengan klik lampiran di bawah ini

24Jul

Brief Report CORE Midyear Economic Review 2025

CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025. melambat ke kisaran 4,7 – 4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I. Sepanjang 2025, pertumbuhan diperkirakan berada di level 4,6 – 4,8%.

Pengenaan tarif resiprokal sebesar 19% membuat Indonesia harus menanggung beban komitmen komersial senilai Rp368 triliun, termasuk pembelian 50 pesawat Boeing. Penerapan tarif resiprokal 19% akan memotong volume ekspor Indonesia ke pasar dunia kurang lebih 2,65%, sementara daya saing Indonesia tertinggal dari negara pesaing seperti Vietnam.

Indeks Penjualan Riil hanya tumbuh 1,2% (separuh dari kuartal sebelumnya), Indeks Keyakinan Konsumen terkontraksi -5,1%, dan proporsi tabungan rumah tangga turun dari 16,6% menjadi 14,6%. PHK melonjak 27,7%, memaksa masyarakat menggerus tabungan untuk konsumsi dasar.

Dengan sisa waktu kurang dari enam bulan, untuk mengejar target pertumbuhan minimal 5%, pemerintah tidak bisa hanya bekerja sebagaimana biasanya (business as usual), tetapi perlu efektif mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah pada kuartal tiga dan empat.

Apa saja langkah-langkah strategis  yang rekomendasi CORE Indonesia untuk mempercepat pemulihan dan menjaga momentum pertumbuhan?

Baca selengkapnya Brief Report CORE Midyear Economic Review 2025 “Terhimpit Perlambatan Domestik, Terguncang Risiko Global” dengan klik lampiran di bawah ini

1 2 3 … 5