Core Indonesia

10Feb

Risiko Fatal Instabilitas Pasar Modal

Stabilitas pasar modal Indonesia kembali menjadi sorotan pada awal 2026 setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyampaikan peringatan keras mengenai kualitas tata kelola pasar domestik. Bagi investor global, pernyataan MSCI bukan sekadar catatan teknis, melainkan sinyal apakah sebuah pasar masih layak menjadi tujuan alokasi dana jangka panjang. MSCI menyoroti problem transparansi, integritas transaksi, dan struktur kepemilikan. Kondisi ini tentu bukan hal yang baik terhadap kredibilitas ekosistem pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, tekanan pasar juga diperparah oleh sentimen pengelolaan makroekonomi. Hal ini terlihat dari koreksi Moody’s pada outlook surat utang yang diturunkan ke level negatif terutama dari ketidakpastian pengelolaan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Moody’s menilai bahwa ketidakpastian kebijakan dan melemahnya tata kelola dapat menggerus kredibilitas Indonesia, yang tercermin dari respons negatif pasar terhadap berbagai dinamika kelembagaan dan kebijakan.

Instabilitas pasar modal tidak bisa diperlakukan sebagai isu sektoral semata.

Pasar modal merupakan infrastruktur pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Ketika institusi penopang pendanaan ini terguncang, perusahaan cenderung menunda ekspansi dan penghimpunan dana, sehingga tekanan pasar keuangan berpotensi merambat ke perekonomian riil.

Dengan struktur pasar Indonesia yang masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, gejolak pasar modal juga berisiko semakin mempersempit akses pembiayaan bagi sektor produktif yang memiliki multiplier effect besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Apa saja rekomendasi CORE Indonesia?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 10 Februari 2026, “Risiko Fatal Instabilitas Pasar Modal” dengan klik lampiran di bawah ini

20Jan

SIARAN PERS “Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi”

Jakarta, dalam rangka menjawab tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks pada 2026, CORE Indonesia menyelenggarakan seminar dan diskusi publik bertajuk “Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi”. Dalam diskusi kali ini, CORE menyoroti pentingnya strategi baru dalam tata kelola pangan pada 2026 untuk menghadapi potensi tantangan domestik dan global. CORE menilai penguatan ketahanan pangan ke depan menuntut strategi yang lebih komprehensif, mencakup pengelolaan risiko iklim, penguatan sistem pangan domestik, pengembangan pangan lokal, dan rantai nilai nasional sebagai fondasi utama.

Dalam sesi pembuka, Dr Etika Karyani, Direktur riset CORE Indonesia menyampaikan ketahanan pangan tidak hanya menyangkut produktivitas pertanian, tetapi juga aspek yang lebih menyeluruh seperti ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.

Pemerintah Mengejar Swasembada Pangan

Dalam rangka mengejar target swasembada pangan, pemerintah tengah menyiapkan beberapa strategi, mulai dari intensifikasi lahan, ekstensifikasi, kebijakan pupuk subsidi, regenerasi petani, dan peningkatan kualitas varietas benih. Secara khusus, Sugeng Harmono, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI menyampaikan pada sesi diskusi bahwa pada tahun 2026 pemerintah telah menargetkan penyerapan padi sebesar 4 juta ton. Selain itu, pemerintah juga tengah mengejar produksi kedelai dan bawang putih. Secara khusus, pemerintah tengah menyiapkan roadmap untuk mengejar swasembada bawang putih pada 2029, ujar Sugeng. Saat ini komoditas bawang putih, masih menjadi salah satu komoditas yang diimpor oleh pemerintah.

Di sisi lain, masih menurut Sugeng, pemerintah juga memberi perhatian khusus untuk daerah-daerah yang rawan bencana dengan membentuk satgas rehabilitasi untuk memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik di daerah rawan bencana.

Pentingnya Diversifikasi Pangan

Selain soal mengejar swasembada pangan, CORE juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan dengan mencari alternatif pangan lokal. Prof. Dwi Andreas Santosa, Research Associate CORE Indonesia sekaligus Guru Besar IPB menyampaikan, untuk mengejar diversifikasi pangan dibutuhkan bantuan signifikan dari pemerintah karena membutuhkan investasi yang serius. “Pemerintah harus benar-benar menginvestasikan anggaran ke situ.” Ujarnya.

Secara bersamaan, Eri Prabowo, Direktur Utama PT Berkah Inti Daya menyampaikan bahwa salah satu alternatif diversifikasi pangan yang bisa digalakkan adalah dengan mengembangkan pertanian Sorgum.

Dari sisi kemudahan produksi, Eri menyebut, Sorgum cenderung lebih mudah dibandingkan tanaman lain, seperti padi.

Pemerintah tengah mengutamakan cadangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi. Sugeng menyebut, “Peluangnya terbuka dan mandatnya sudah ada, yakni peraturan presiden No. 81 tahun 2024.” Perpres ini mencakup penganekaragaman pangan beserta tugas dan peran dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Kendati demikian, program diversifikasi pangan ini meski sangat bagus, membutuhkan keseriusan dari pemerintah karena banyak pangan alternatif cenderung berharga mahal, pun juga kuantitasnya cenderung terbatas. Secara gizi pun, padi dan gandum cenderung memiliki nilai gizi yang lebih tinggi, ujar Prof Dwi Andreas.

Apakah Indonesia Swasembada Pangan?

Indonesia sebetulnya belum mengalami swasembada pangan. Sebab, menurut definisi FAO, swasembada pangan adalah sejauh mana sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri. “Jumlah pangan yang kita konsumsi paling tidak sama dengan apa yang kita konsumsi,” ujar Prof. Dwi Andreas.

Masalahnya berdasarkan definisi ini, menurut Prof. Dwi Andreas, Indonesia masih sepenuhnya mengandalkan pasokan impor untuk komoditas pangan, seperti gandum dan bawang putih. Beberapa komoditas lainnya, seperti kedelai juga 97% impor, susu 82% impor, gula 70% impor, daging sapi/kerbau 50% impor, jagung 10% impor, dan beras 5% impor. Secara keseluruhan, Indonesia telah mengimpor kurang lebih 25 juta ton 12 komoditas pertanian pada 2025.

Persoalan mendasar produksi pangan Indonesia adalah produktivitas. “Hampir 15 tahun terakhir ini produktivitas padi kita tidak naik, stabil saja. Dan sejak tahun 2000 produktivitasnya dilampaui oleh Vietnam.” Pungkas Prof. Dwi Andreas.

Kendati demikian, Indonesia memang mengalami swasembada komoditas, khususnya beras pada 2025. Yang perlu dicatat, swasembada beras pada 2025 bukan pertama kalinya terjadi, karena sudah sering terjadi pada periode-periode sebelumnya, meski tidak kontinu.

Untuk komoditas beras, Prof. Dwi Andreas memperkirakan produksi beras akan menurun sebesar 5% pada 2026 karena El-Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada tengah tahun ini sampai selama satu tahun ke depan. Kondisi berbalikan dengan apa yang terjadi di 2025 ketika produksi padi “terbantu” oleh iklim La-Nina.

Pentingnya Tata Kelola Pangan yang Berbasis Rasionalitas Akademik

Untuk mengejar ketahanan pangan, Prof. Dwi Andreas menegaskan pentingnya tata kelola pangan yang tidak bertentangan dengan rasionalitas akademik. Ia mencontohkan beberapa program pemerintah cenderung bersimpang jalan dengan basis sains, seperti program swasembada bawang putih dan program Food Estate. Kedua program ini sama-sama tidak feasible dari sisi geografis dan ketersediaan lahan, sehingga sudah pasti tidak berhasil.

Selain itu, basis data yang kuat dan independensi lembaga/institusi dalam pengelolaan pangan adalah hal yang mutlak harus terpenuhi. Prof. Dwi Andreas menjelaskan bahwa kebijakan yang tidak

mendasarkan pada akurasi data dapat memicu respons negatif pasar seperti kenaikan harga pangan, sebagaimana yang terjadi beberapa bulan lalu ketika stok beras tinggi tapi harga justru melambung tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan penyerapan beras at any quality oleh Bulog telah menyebabkan stok beras di pasar menipis dan menyebabkan penggilingan swasta gulung tikar.

Secara spesifik, Prof. Dwi Andreas merekomendasikan tujuh aspek penting untuk memperbaiki tata kelola pangan pada 2026:

Pertama, penguatan kebijakan berbasis fakta. Hal ini mencakup perbaikan data dasar, penyediaan prakiraan pasar yang akurat, dan memperhatikan dampak kebijakan terhadap berbagai pihak.

Kedua, kebijakan perdagangan yang tepat dan kehati-hatian dalam “menterjemahkan” sinyal pasar.

Ketiga, subsidi pangan, input dan pendapatan perlu memiliki target yang efektif untuk menghindari pemborosan fiskal, kehati-hatian dalam penetapan tarif impor.

Keempat, perlu investasi untuk meningkatkan elastisitas pasokan pangan. Perbaikan infrastruktur perdesaan, pasar input-output yang berfungsi baik, dan rantai pasokan yang kompetitif.

Kelima, manajemen risiko yang efektif, mencakup prakiraan pasar yang baik, diseminasi informasi cuaca, penelitian dan pengembangan teknologi untuk minimalisasi risiko.

Keenam, perbaikan manajemen stok pangan milik pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan lembaga benar-benar bebas intervensi.

Ketujuh, perbaikan kerja sama antara sektor publik dan privat. Hal ini mencakup menurunkan konflik dan saling ketidakpercayaan antara pemerintah dan swasta. Ketidakpercayaan meningkatkan ketidakpastian dalam mengambil keputusan.

Jakarta, 20 Januari 2026

05Jan

“Revitalisasi Industrialisasi: Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia”

Buku “Revitalisasi Industrialisasi: Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia” karya tim CORE Indonesia menghadirkan analisis mendalam tentang urgensi transformasi industri manufaktur sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Buku ini memaparkan diagnosa tajam mengenai fenomena deindustrialisasi prematur yang dialami Indonesia, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun sebelum industrialisasi mencapai tahap matang.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 8% di era pemerintahan baru, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap). Buku ini menawarkan peta jalan komprehensif melalui pembahasan 10 sektor ekonomi strategis: industri besi baja, petrokimia, makanan-minuman, perikanan, kosmetik, serta sektor pendukung seperti energi terbarukan, jasa pemastian, dan jasa keuangan.

Lebih dari sekadar analisis, buku ini menyajikan rekomendasi kebijakan terukur hasil aspirasi berbagai pemangku kepentingan—BUMN, pelaku swasta, akademisi, dan regulator—untuk mendorong industrialisasi-hilirisasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045

30Des

[Pers Rilis] Kaji Hilirisasi di 5 Negara, Ini Rekomendasi CORE Indonesia

CORE Indonesia merilis kajian kebijakan hilirisasi yang membandingkan praktik terbaik lima negara—Tiongkok, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Algeria—dalam seminar bertopik Kebijakan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang Berkelanjutan di The Alana Hotel Solo, Senin (29/12). Kajian ini menemukan bahwa insentif berjenjang dari hulu ke hilir menjadi kunci keberhasilan hilirisasi di kelima negara tersebut, berbeda dengan Indonesia yang 70 persen insentifnya masih terkonsentrasi di sektor hulu.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memaparkan lima pola utama yang dapat diadopsi Indonesia. Pertama, insentif terintegrasi hulu-hilir seperti diterapkan Tiongkok dalam industri baterai lithium dengan kombinasi subsidi kendaraan listrik, pendanaan strategis pemerintah, dan pinjaman bank BUMN berbunga rendah sekitar 2 persen.

Kedua, alokasi dana spesifik per program seperti Filipina yang menciptakan dana abadi khusus untuk industri minyak kelapa dengan alokasi 21 persen untuk replanting, 10 persen untuk kredit, dan 10 persen untuk infrastruktur.

Ketiga, insentif berbasis kinerja dengan durasi berjenjang. Thailand memberikan tax holiday 3-4 tahun untuk industri hulu perikanan budidaya, 7-8 tahun untuk industri antara, hingga 13 tahun untuk industri hilir.

“Kalau ingin mendorong industri hilirnya lebih besar, maka insentif hilirnya harus lebih banyak. Di Thailand, hulu dapat 3-4 tahun, industri antara dapat 7-8 tahun, di hilir bisa sampai 13 tahun. Indonesia perlu menerapkan diferensiasi serupa,” ujar Mohammad Faisal

Keempat, jaminan pasar melalui pasar domestik atau pasar ekspor melalui dukungan perjanjian perdagangan bebas seperti Vietnam yang memanfaatkan EU-FTA untuk akses pasar ekspor kayu ke Eropa. Kelima, layanan satu pintu (one-stop service) yang mengkoordinasikan seluruh proses perizinan dan fasilitasi investasi.

Berdasarkan temuan tersebut, CORE Indonesia merekomendasikan tiga pilar kebijakan. Untuk penciptaan nilai tambah: diferensiasi besaran dan durasi insentif fiskal berdasarkan kedalaman level hilirisasi, penguatan regulasi transfer teknologi, serta pengembangan platform data produksi terintegrasi dengan sistem peringatan dini.

Untuk distribusi manfaat ekonomi: penguatan kemitraan dengan UMKM sebagai prasyarat memperoleh insentif, penetapan persentase minimum serapan tenaga kerja lokal, serta penguatan transparansi pengelolaan Dana Bagi Hasil melalui platform digital.

Untuk penerapan prinsip ESG: penetapan persyaratan kepatuhan ESG untuk memperoleh dan memperpanjang insentif fiskal, pengembangan sistem monitoring lingkungan berbasis teknologi, serta penguatan mekanisme konsultasi publik.

“Hilirisasi bukan hanya tentang menciptakan nilai tambah yang tinggi. Di samping itu juga bagaimana aspek keadilan dan kesetaraan, pembagian manfaat yang lebih adil dengan masyarakat, dan juga meminimalisir dampak terhadap lingkungan,”  tegas Mohammad Faisal.

Senin, 29 Desember 2025 | The Alana Hotel & Convention Center Solo, Surakarta

26Nov

Brief Report CORE Economic Outlook 2026 “Resiliensi Terjaga, Akselerasi Tertahan”

CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 4,9% hingga 5,1%. Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami akselerasi pertumbuhan meski relatif resilien.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebutkan belum adanya sinyal optimistis pada 2026. Kondisinya bahkan mungkin lebih buruk dibandingkan 2025. “Net ekspor akan turun, tetapi akan ada kenaikan marginal di spending pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Tapi, karena kenaikannya marginal, ini kemungkinan tidak bisa mengompensasi menyempitnya net ekspor,” jelasnya.

Kondisi itu tampak dari indikator utama, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan tidak lebih baik dari tahun 2025. Dari sisi konsumsi, misalnya, pertumbuhan kredit konsumsi terus melemah sepanjang Februari hingga Oktober 2025. Pada Februari pertumbuhan kredit konsumsi tumbuh 10,2% sementara pada Oktober melemah di level 6,9% secara tahunan. Beberapa indikator konsumsi kelas menengah juga belum menunjukkan pemulihan, seperti terkontraksinya penjualan rumah sedang dan besar, masing-masing -12% dan -23% pada triwulan III 2025.

Dari sisi investasi, masuknya modal asing diperkirakan merosot pada 2025, dan berpotensi berlanjut pada 2026 jika tidak ada perubahan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor. Sepanjang triwulan I hingga III 2025, pertumbuhan investasi asing merosot -1%, sementara investasi domestik meningkat 30%.

Meski demikian, Indonesia tetap bisa tumbuh jika pemerintah mendorong industrialisasi yang inklusif sebagai basis untukmenciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sekaligus menjadi solusi atas kondisi Indonesia yang sudah terlalu lama terjebak dalam stagnasi pertumbuhan di level 5%. “PR kita adalah, bahwa Indonesia tumbuh terlalu rendah dalam jangka lama, dan bahkan pertumbuhannya itu cenderung melambat,” kata ekonom senior Hendri Saparini.

Ia menambahkan, kalau berkaca dari negara lain, lompatan ekonomi itu terjadi jika perekonomian didominasi oleh aktivitas di industri manufaktur. Maka itu, ia menekankan bahwa industrialisasi adalah kunci jika Indonesia ingin mencapai lompatan pertumbuhan.

“Kalau kita lihat lesson-learned dari banyak negara, ternyata negara yang bisa melakukan lompatan ekonomi seperti Korea Selatan mereka bisa menjaga share industri manufaktur terhadap PDB di level yang sangat tinggi,” ujarnya.

Senada itu, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia, mengatakan bahwa untuk melakukan lompatan ekonomi, kunci utamanya adalah stabilitas politik dan keamanan. “Idealnya pemerintah Indonesia mengikuti pendekatan diplomasi yang seimbang. Menjaga hubungan baik untuk semua kekuatan besar, tanpa terjebak dalam blok tertentu,” pungkasnya.

Baca selengkapnya BRIEF REPORT CORE Economic Outlook 2026, 26 November 2025, dengan klik lampiran di bawah

22Sep

Pernyataan Sikap 3 Think Tank Ekonomi “Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi”

CORE Indonesia, INDEF dan The Prakarsa mendesak pemerintah bersama dengan DPR segera
mengatasi kondisi genting saat ini dengan poin-poin berikut:

  1. Keadilan Fiskal dan Transparansi Anggaran
    ● Moratorium penambahan beban pajak masyarakat seperti PPN dan PBB di tengah kondisi daya beli yang melemah, khususnya di kalangan menengah-bawah.
    ● Segera terapkan pajak kekayaan kepada kelompok super kaya sebagai bentuk redistribusi dan penurunan ketimpangan sosial ekonomi
    ● Revisi kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu lonjakan pajak dan retribusi daerah
    ● Terapkan participatory budgeting dengan melibatkan masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam proses perencanaan anggaran.
  2. Rebalancing Prioritas Belanja Negara
    ● Realokasi anggaran belanja tidak produktif (termasuk penambahan insentif bagi pejabat pemerintah, anggota DPR dan belanja militer) menuju penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
    ● Evaluasi kenaikan anggaran pertahanan 35% (Rp335,2 triliun) untuk diprioritaskan pada pendidikan, kesehatan, dan riset. Adapun pemenuhan amanat konstitusi 20% anggaran pendidikan perlu disertai prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan kesejahteraan guru.
    ● Efisiensi anggaran diarahkan untuk stimulasi konsumsi dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan sekadar penghematan.
    ● Segera berikan bansos tunai kepada warga miskin dan tidak mampu dengan cara realokasi dari anggaran Koperasi Merah Putih dan MBG.
  3. Perlindungan Komprehensif Pekerja dan Masyarakat Terdampak Aktivitas Bisnis
    ● Pengembangan kerangka decent work yang menjamin upah dan jam kerja layak, serta keselamatan kerja.
    ● Pembentukan regulasi setingkat UU untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Platform Digital dengan skema tripartit (pemerintah-perusahaan platformpekerja).
    ● Integrasi yang lebih luas para pekerja ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, termasuk 4,6 juta pekerja platform digital, dengan mekanisme kontribusi yang proporsional.
    ● Jalankan program Padat Karya Tunai secara masif secara nasional yang menyasar angkatan kerja muda, angkatan kerja yang ter-PHK dan kelompok pengangguran lainnya.
    ● Akselerasi kepastian hukum yang mengintegrasikan standar bisnis, HAM, dan lingkungan, untuk menciptakan investasi yang menjamin perlindungan hak masyarakat dan kelestarian ekologis demi pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan.
  4. Transformasi Ekonomi dan Revitalisasi Sektor Riil
    ● Stimulasi sektor riil guna menciptakan lapangan kerja formal dan layak serta mengurangi dominasi ekonomi informal yang rentan.
    ● Akselerasi transisi 59% pekerja informal ke sektor formal melalui kemudahan regulasi dan insentif fiskal.
    ● Koreksi arah kebijakan ekonomi dari sentralistik menuju ekonomi kerakyatan dan demokratis.
    ● Realokasi investasi dari sektor ekstraktif yang merusak lingkungan menuju industri berkelanjutan yang mengungkit pertumbuhan jangka panjang.
  5. Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan
    ● Membangun kepercayaan publik melalui transparansi kebijakan fiskal dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
    ● Evaluasi menyeluruh RAPBN 2026 dengan melibatkan partisipasi publik untuk memastikan alokasi anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Kami menekankan bahwa stabilitas sosial-ekonomi hanya dapat tercapai melalui kebijakan fiskal yang responsif dan berkeadilan. Pemerintah harus memahami bahwa investasi pada kesejahteraan rakyat, bukan pada aparatur koersif, adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Republik ini membutuhkan kepemimpinan yang berani mentransformasi prioritas anggaran, dari logika koersif menuju investasi produktif berkelanjutan, karena hanya dengan fondasi ekonomi yang berkeadilan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemakmuran bersama yang merupakan hakikat sejati sebuah republik.

Jakarta, 1 September 2025
CORE Indonesia – INDEF – The Prakarsa

19Agu

RAPBN 2026: Ekspansi Fiskal Di Atas Fondasi yang Rapuh

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, RAPBN tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan pemerintah, tetapi juga menjadi tolok ukur kredibilitas perencanaan ekonomi nasional di mata publik dan pelaku pasar. Dalam konteks peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, momentum ini menjadi penting untuk merefleksikan efektivitas kebijakan fiskal yang telah dijalankan selama delapan dekade terakhir.

CORE Indonesia menilai terdapat tiga catatan utama terkait RAPBN 2026. Pertama, kredibilitas asumsi makro yang cenderung optimistis dengan berbagai risiko deviasi dapat menggerus kredibilitas perencanaan.

Kedua, struktur penerimaan masih lemah dengan target yang tinggi, basis pajak yang sempit, dan tingginya ketergantungan pada volatilitas harga komoditas. Ketiga, ekspansi fiskal masih dibayangi tekanan kualitas dan efisiensi, lebih-lebih naiknya belanja belum diimbangi dengan perbaikan produktivitas dan target yang tepat sasaran.

Selain ketiga catatan tersebut, CORE juga memberikan refleksi penting mengenai kebijakan fiskal sepanjang 80 tahun Indonesia merdeka: belanja pemerintah yang meningkat signifikan belum berhasil menjadi pengungkit produktivitas ekonomi yang efektif, tercermin dari stagnannya pertumbuhan PDB per kapita dan peningkatan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan semakin mahalnya biaya investasi untuk menghasilkan output ekonomi.

Sementara itu, belanja bunga utang RAPBN 2026 yang mencapai Rp 599 triliun atau 19% dari belanja pemerintah pusat juga berpotensi menekan ruang untuk investasi publik jangka panjang sekaligus mempersempit fleksibilitas anggaran saat penerimaan meleset.

Dari sisi Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 terpangkas -29%. Di luar krisis Covid-19, ini adalah penurunan terbesar sejak desentralisasi fiskal dilakukan dua dekade lalu. Padahal, lebih dari separuh provinsi masih bergantung pada transfer pusat karena rasio kemandirian fiskal di bawah 50%.

Bagaimana analisa CORE Indonesia terhadap RAPBN 2026? Apa saja rekomendasi alternatif yang ditawarkan CORE Indonesia?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 19 Agustus 2025 “RAPBN 2026: EKSPANSI FISKAL DI ATAS FONDASI YANG RAPUH” dengan klik lampiran di bawah ini

24Jul

Brief Report CORE Midyear Economic Review 2025

CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025. melambat ke kisaran 4,7 – 4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I. Sepanjang 2025, pertumbuhan diperkirakan berada di level 4,6 – 4,8%.

Pengenaan tarif resiprokal sebesar 19% membuat Indonesia harus menanggung beban komitmen komersial senilai Rp368 triliun, termasuk pembelian 50 pesawat Boeing. Penerapan tarif resiprokal 19% akan memotong volume ekspor Indonesia ke pasar dunia kurang lebih 2,65%, sementara daya saing Indonesia tertinggal dari negara pesaing seperti Vietnam.

Indeks Penjualan Riil hanya tumbuh 1,2% (separuh dari kuartal sebelumnya), Indeks Keyakinan Konsumen terkontraksi -5,1%, dan proporsi tabungan rumah tangga turun dari 16,6% menjadi 14,6%. PHK melonjak 27,7%, memaksa masyarakat menggerus tabungan untuk konsumsi dasar.

Dengan sisa waktu kurang dari enam bulan, untuk mengejar target pertumbuhan minimal 5%, pemerintah tidak bisa hanya bekerja sebagaimana biasanya (business as usual), tetapi perlu efektif mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah pada kuartal tiga dan empat.

Apa saja langkah-langkah strategis  yang rekomendasi CORE Indonesia untuk mempercepat pemulihan dan menjaga momentum pertumbuhan?

Baca selengkapnya Brief Report CORE Midyear Economic Review 2025 “Terhimpit Perlambatan Domestik, Terguncang Risiko Global” dengan klik lampiran di bawah ini

21Mei

Tenaga Kerja Muda di Persimpangan Ekonomi Indonesia

Tingginya pengangguran muda di Indonesia bukan sekadar fenomena statistik semata, melainkan juga cerminan masalah struktural dalam pasar tenaga kerja dan ekonomi sektoral nasional.

Lebih dari separuh (52,64%) dari total 7,47 juta penganggur nasional adalah anak muda. Proporsi ini hampir identik dengan angka satu dekade sebelumnya (Agustus 2010), di mana 51,96% penganggur berasal dari kelompok usia yang sama.

Masalah struktural itu semakin nyata jika kita menilik dinamika dua dekade terakhir. Meski jumlah riil pengangguran muda menurun, kecepatannya melambat drastis pasca-2010. Dari 2005 ke 2010, jumlah anak muda yang menganggur terpangkas hingga 42%. Namun sepanjang 2011–2024, penurunannya hanya 9%. Artinya, laju perbaikan pasca-2010 tinggal seperlima dari capaian sebelumnya

Alih-alih menjadi masa percepatan menuju negara maju, bonus demografi sejak 2015 justru diwarnai stagnasi pengangguran muda. Bila tren ini tak berubah, Indonesia berisiko menghadapi paradoks demografi: kehabisan tenaga sebelum mencapai kemakmuran,  getting old before getting rich.

Jika di usia produktif anak muda tidak dapat memperoleh akses pekerjaan yang layak, Indonesia berpotensi ketiban kelompok masyarakat rentan dan miskin yang semakin tinggi. Hilangnya potensi output yang dapat dihasilkan anak muda yang menganggur, jika terakumulasi dalam jangka panjang dapat menyebabkan bencana demografi, dan membuat mesin ekonomi Indonesia kehilangan energi sebelum waktunya.

Baca selengkapnya COREinsight “Tenaga Kerja Muda di Persimpangan Ekonomi Indonesia” dengan klik lampiran di bawah ini

17Apr

Manuver Startegis Indonesia Menghadapi Badai Tarif Resiprokal

“Perdagangan internasional tidak hanya mencakup barang, tetapi juga jasa. Oleh karena itu, penetapan ‘reciprocal tariff’ yang hanya didasarkan pada defisit perdagangan barang, tanpa mempertimbangkan surplus dalam sektor jasa, mencerminkan narasi yang belum sepenuhnya utuh yang dilakukan oleh Trump. Presiden Trump selalu menyoroti sisi defisit neraca perdagangan barang, namun tidak menyinggung surplus yang US peroleh pada perdagangan jasa”

Prof. Dr. Sahara, SP, M.Si (Research Associate CORE Indonesia)