Core Indonesia

24Des

Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera

Bencana Sumatera 2025 adalah pengingat pahit bahwa biaya yang tidak dibayar untuk pencegahan pada akhirnya akan ditagih berkali lipat dan yang paling menanggung beban adalah masyarakat yang paling tidak mampu.

CORE Indonesia mengestimasikan pertumbuhan ekonomi nasional dan ketiga provinsi terdampak akan terkoreksi. Aceh diprediksi menanggung beban terberat dengan koreksi -0,44%, sementara Sumatera Utara (-0,15%) dan Sumatera Barat (-0,36%) juga tertekan signifikan. Investasi dan serapan tenaga kerja ikut terpangkas, dengan sektor konstruksi dan transportasi mengalami tekanan paling dalam.

Sementara itu, biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, 30 kali lipat dari biaya pencegahan yang hanya Rp2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan. Angka ini belum termasuk kerugian non-fisik dari lumpuhnya aktivitas ekonomi rumah tangga, trauma psikis, dan ketertinggalan pendidikan anak-anak di daerah terdampak.

Oleh karena itu, CORE mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional.

Apa saja rekomendasi rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk penanganan bencana Sumatera dari CORE Indonesia?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 24 Desember 2025, “Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera” dengan klik lampiran di bawah ini

26Nov

Brief Report CORE Economic Outlook 2026 “Resiliensi Terjaga, Akselerasi Tertahan”

CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 4,9% hingga 5,1%. Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami akselerasi pertumbuhan meski relatif resilien.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebutkan belum adanya sinyal optimistis pada 2026. Kondisinya bahkan mungkin lebih buruk dibandingkan 2025. “Net ekspor akan turun, tetapi akan ada kenaikan marginal di spending pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Tapi, karena kenaikannya marginal, ini kemungkinan tidak bisa mengompensasi menyempitnya net ekspor,” jelasnya.

Kondisi itu tampak dari indikator utama, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan tidak lebih baik dari tahun 2025. Dari sisi konsumsi, misalnya, pertumbuhan kredit konsumsi terus melemah sepanjang Februari hingga Oktober 2025. Pada Februari pertumbuhan kredit konsumsi tumbuh 10,2% sementara pada Oktober melemah di level 6,9% secara tahunan. Beberapa indikator konsumsi kelas menengah juga belum menunjukkan pemulihan, seperti terkontraksinya penjualan rumah sedang dan besar, masing-masing -12% dan -23% pada triwulan III 2025.

Dari sisi investasi, masuknya modal asing diperkirakan merosot pada 2025, dan berpotensi berlanjut pada 2026 jika tidak ada perubahan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor. Sepanjang triwulan I hingga III 2025, pertumbuhan investasi asing merosot -1%, sementara investasi domestik meningkat 30%.

Meski demikian, Indonesia tetap bisa tumbuh jika pemerintah mendorong industrialisasi yang inklusif sebagai basis untukmenciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sekaligus menjadi solusi atas kondisi Indonesia yang sudah terlalu lama terjebak dalam stagnasi pertumbuhan di level 5%. “PR kita adalah, bahwa Indonesia tumbuh terlalu rendah dalam jangka lama, dan bahkan pertumbuhannya itu cenderung melambat,” kata ekonom senior Hendri Saparini.

Ia menambahkan, kalau berkaca dari negara lain, lompatan ekonomi itu terjadi jika perekonomian didominasi oleh aktivitas di industri manufaktur. Maka itu, ia menekankan bahwa industrialisasi adalah kunci jika Indonesia ingin mencapai lompatan pertumbuhan.

“Kalau kita lihat lesson-learned dari banyak negara, ternyata negara yang bisa melakukan lompatan ekonomi seperti Korea Selatan mereka bisa menjaga share industri manufaktur terhadap PDB di level yang sangat tinggi,” ujarnya.

Senada itu, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia, mengatakan bahwa untuk melakukan lompatan ekonomi, kunci utamanya adalah stabilitas politik dan keamanan. “Idealnya pemerintah Indonesia mengikuti pendekatan diplomasi yang seimbang. Menjaga hubungan baik untuk semua kekuatan besar, tanpa terjebak dalam blok tertentu,” pungkasnya.

Baca selengkapnya BRIEF REPORT CORE Economic Outlook 2026, 26 November 2025, dengan klik lampiran di bawah

19Agu

RAPBN 2026: Ekspansi Fiskal Di Atas Fondasi yang Rapuh

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, RAPBN tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan pemerintah, tetapi juga menjadi tolok ukur kredibilitas perencanaan ekonomi nasional di mata publik dan pelaku pasar. Dalam konteks peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, momentum ini menjadi penting untuk merefleksikan efektivitas kebijakan fiskal yang telah dijalankan selama delapan dekade terakhir.

CORE Indonesia menilai terdapat tiga catatan utama terkait RAPBN 2026. Pertama, kredibilitas asumsi makro yang cenderung optimistis dengan berbagai risiko deviasi dapat menggerus kredibilitas perencanaan.

Kedua, struktur penerimaan masih lemah dengan target yang tinggi, basis pajak yang sempit, dan tingginya ketergantungan pada volatilitas harga komoditas. Ketiga, ekspansi fiskal masih dibayangi tekanan kualitas dan efisiensi, lebih-lebih naiknya belanja belum diimbangi dengan perbaikan produktivitas dan target yang tepat sasaran.

Selain ketiga catatan tersebut, CORE juga memberikan refleksi penting mengenai kebijakan fiskal sepanjang 80 tahun Indonesia merdeka: belanja pemerintah yang meningkat signifikan belum berhasil menjadi pengungkit produktivitas ekonomi yang efektif, tercermin dari stagnannya pertumbuhan PDB per kapita dan peningkatan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan semakin mahalnya biaya investasi untuk menghasilkan output ekonomi.

Sementara itu, belanja bunga utang RAPBN 2026 yang mencapai Rp 599 triliun atau 19% dari belanja pemerintah pusat juga berpotensi menekan ruang untuk investasi publik jangka panjang sekaligus mempersempit fleksibilitas anggaran saat penerimaan meleset.

Dari sisi Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 terpangkas -29%. Di luar krisis Covid-19, ini adalah penurunan terbesar sejak desentralisasi fiskal dilakukan dua dekade lalu. Padahal, lebih dari separuh provinsi masih bergantung pada transfer pusat karena rasio kemandirian fiskal di bawah 50%.

Bagaimana analisa CORE Indonesia terhadap RAPBN 2026? Apa saja rekomendasi alternatif yang ditawarkan CORE Indonesia?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 19 Agustus 2025 “RAPBN 2026: EKSPANSI FISKAL DI ATAS FONDASI YANG RAPUH” dengan klik lampiran di bawah ini