Core Indonesia

05Jan

“Revitalisasi Industrialisasi: Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia”

Buku “Revitalisasi Industrialisasi: Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia” karya tim CORE Indonesia menghadirkan analisis mendalam tentang urgensi transformasi industri manufaktur sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Buku ini memaparkan diagnosa tajam mengenai fenomena deindustrialisasi prematur yang dialami Indonesia, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun sebelum industrialisasi mencapai tahap matang.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 8% di era pemerintahan baru, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap). Buku ini menawarkan peta jalan komprehensif melalui pembahasan 10 sektor ekonomi strategis: industri besi baja, petrokimia, makanan-minuman, perikanan, kosmetik, serta sektor pendukung seperti energi terbarukan, jasa pemastian, dan jasa keuangan.

Lebih dari sekadar analisis, buku ini menyajikan rekomendasi kebijakan terukur hasil aspirasi berbagai pemangku kepentingan—BUMN, pelaku swasta, akademisi, dan regulator—untuk mendorong industrialisasi-hilirisasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045

26Nov

Brief Report CORE Economic Outlook 2026 “Resiliensi Terjaga, Akselerasi Tertahan”

CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 4,9% hingga 5,1%. Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami akselerasi pertumbuhan meski relatif resilien.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebutkan belum adanya sinyal optimistis pada 2026. Kondisinya bahkan mungkin lebih buruk dibandingkan 2025. “Net ekspor akan turun, tetapi akan ada kenaikan marginal di spending pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Tapi, karena kenaikannya marginal, ini kemungkinan tidak bisa mengompensasi menyempitnya net ekspor,” jelasnya.

Kondisi itu tampak dari indikator utama, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan tidak lebih baik dari tahun 2025. Dari sisi konsumsi, misalnya, pertumbuhan kredit konsumsi terus melemah sepanjang Februari hingga Oktober 2025. Pada Februari pertumbuhan kredit konsumsi tumbuh 10,2% sementara pada Oktober melemah di level 6,9% secara tahunan. Beberapa indikator konsumsi kelas menengah juga belum menunjukkan pemulihan, seperti terkontraksinya penjualan rumah sedang dan besar, masing-masing -12% dan -23% pada triwulan III 2025.

Dari sisi investasi, masuknya modal asing diperkirakan merosot pada 2025, dan berpotensi berlanjut pada 2026 jika tidak ada perubahan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor. Sepanjang triwulan I hingga III 2025, pertumbuhan investasi asing merosot -1%, sementara investasi domestik meningkat 30%.

Meski demikian, Indonesia tetap bisa tumbuh jika pemerintah mendorong industrialisasi yang inklusif sebagai basis untukmenciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sekaligus menjadi solusi atas kondisi Indonesia yang sudah terlalu lama terjebak dalam stagnasi pertumbuhan di level 5%. “PR kita adalah, bahwa Indonesia tumbuh terlalu rendah dalam jangka lama, dan bahkan pertumbuhannya itu cenderung melambat,” kata ekonom senior Hendri Saparini.

Ia menambahkan, kalau berkaca dari negara lain, lompatan ekonomi itu terjadi jika perekonomian didominasi oleh aktivitas di industri manufaktur. Maka itu, ia menekankan bahwa industrialisasi adalah kunci jika Indonesia ingin mencapai lompatan pertumbuhan.

“Kalau kita lihat lesson-learned dari banyak negara, ternyata negara yang bisa melakukan lompatan ekonomi seperti Korea Selatan mereka bisa menjaga share industri manufaktur terhadap PDB di level yang sangat tinggi,” ujarnya.

Senada itu, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia, mengatakan bahwa untuk melakukan lompatan ekonomi, kunci utamanya adalah stabilitas politik dan keamanan. “Idealnya pemerintah Indonesia mengikuti pendekatan diplomasi yang seimbang. Menjaga hubungan baik untuk semua kekuatan besar, tanpa terjebak dalam blok tertentu,” pungkasnya.

Baca selengkapnya BRIEF REPORT CORE Economic Outlook 2026, 26 November 2025, dengan klik lampiran di bawah

22Sep

Pernyataan Sikap 3 Think Tank Ekonomi “Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi”

CORE Indonesia, INDEF dan The Prakarsa mendesak pemerintah bersama dengan DPR segera
mengatasi kondisi genting saat ini dengan poin-poin berikut:

  1. Keadilan Fiskal dan Transparansi Anggaran
    ● Moratorium penambahan beban pajak masyarakat seperti PPN dan PBB di tengah kondisi daya beli yang melemah, khususnya di kalangan menengah-bawah.
    ● Segera terapkan pajak kekayaan kepada kelompok super kaya sebagai bentuk redistribusi dan penurunan ketimpangan sosial ekonomi
    ● Revisi kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu lonjakan pajak dan retribusi daerah
    ● Terapkan participatory budgeting dengan melibatkan masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam proses perencanaan anggaran.
  2. Rebalancing Prioritas Belanja Negara
    ● Realokasi anggaran belanja tidak produktif (termasuk penambahan insentif bagi pejabat pemerintah, anggota DPR dan belanja militer) menuju penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
    ● Evaluasi kenaikan anggaran pertahanan 35% (Rp335,2 triliun) untuk diprioritaskan pada pendidikan, kesehatan, dan riset. Adapun pemenuhan amanat konstitusi 20% anggaran pendidikan perlu disertai prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan kesejahteraan guru.
    ● Efisiensi anggaran diarahkan untuk stimulasi konsumsi dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan sekadar penghematan.
    ● Segera berikan bansos tunai kepada warga miskin dan tidak mampu dengan cara realokasi dari anggaran Koperasi Merah Putih dan MBG.
  3. Perlindungan Komprehensif Pekerja dan Masyarakat Terdampak Aktivitas Bisnis
    ● Pengembangan kerangka decent work yang menjamin upah dan jam kerja layak, serta keselamatan kerja.
    ● Pembentukan regulasi setingkat UU untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Platform Digital dengan skema tripartit (pemerintah-perusahaan platformpekerja).
    ● Integrasi yang lebih luas para pekerja ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, termasuk 4,6 juta pekerja platform digital, dengan mekanisme kontribusi yang proporsional.
    ● Jalankan program Padat Karya Tunai secara masif secara nasional yang menyasar angkatan kerja muda, angkatan kerja yang ter-PHK dan kelompok pengangguran lainnya.
    ● Akselerasi kepastian hukum yang mengintegrasikan standar bisnis, HAM, dan lingkungan, untuk menciptakan investasi yang menjamin perlindungan hak masyarakat dan kelestarian ekologis demi pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan.
  4. Transformasi Ekonomi dan Revitalisasi Sektor Riil
    ● Stimulasi sektor riil guna menciptakan lapangan kerja formal dan layak serta mengurangi dominasi ekonomi informal yang rentan.
    ● Akselerasi transisi 59% pekerja informal ke sektor formal melalui kemudahan regulasi dan insentif fiskal.
    ● Koreksi arah kebijakan ekonomi dari sentralistik menuju ekonomi kerakyatan dan demokratis.
    ● Realokasi investasi dari sektor ekstraktif yang merusak lingkungan menuju industri berkelanjutan yang mengungkit pertumbuhan jangka panjang.
  5. Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan
    ● Membangun kepercayaan publik melalui transparansi kebijakan fiskal dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
    ● Evaluasi menyeluruh RAPBN 2026 dengan melibatkan partisipasi publik untuk memastikan alokasi anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Kami menekankan bahwa stabilitas sosial-ekonomi hanya dapat tercapai melalui kebijakan fiskal yang responsif dan berkeadilan. Pemerintah harus memahami bahwa investasi pada kesejahteraan rakyat, bukan pada aparatur koersif, adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Republik ini membutuhkan kepemimpinan yang berani mentransformasi prioritas anggaran, dari logika koersif menuju investasi produktif berkelanjutan, karena hanya dengan fondasi ekonomi yang berkeadilan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemakmuran bersama yang merupakan hakikat sejati sebuah republik.

Jakarta, 1 September 2025
CORE Indonesia – INDEF – The Prakarsa

21Mei

Tenaga Kerja Muda di Persimpangan Ekonomi Indonesia

Tingginya pengangguran muda di Indonesia bukan sekadar fenomena statistik semata, melainkan juga cerminan masalah struktural dalam pasar tenaga kerja dan ekonomi sektoral nasional.

Lebih dari separuh (52,64%) dari total 7,47 juta penganggur nasional adalah anak muda. Proporsi ini hampir identik dengan angka satu dekade sebelumnya (Agustus 2010), di mana 51,96% penganggur berasal dari kelompok usia yang sama.

Masalah struktural itu semakin nyata jika kita menilik dinamika dua dekade terakhir. Meski jumlah riil pengangguran muda menurun, kecepatannya melambat drastis pasca-2010. Dari 2005 ke 2010, jumlah anak muda yang menganggur terpangkas hingga 42%. Namun sepanjang 2011–2024, penurunannya hanya 9%. Artinya, laju perbaikan pasca-2010 tinggal seperlima dari capaian sebelumnya

Alih-alih menjadi masa percepatan menuju negara maju, bonus demografi sejak 2015 justru diwarnai stagnasi pengangguran muda. Bila tren ini tak berubah, Indonesia berisiko menghadapi paradoks demografi: kehabisan tenaga sebelum mencapai kemakmuran,  getting old before getting rich.

Jika di usia produktif anak muda tidak dapat memperoleh akses pekerjaan yang layak, Indonesia berpotensi ketiban kelompok masyarakat rentan dan miskin yang semakin tinggi. Hilangnya potensi output yang dapat dihasilkan anak muda yang menganggur, jika terakumulasi dalam jangka panjang dapat menyebabkan bencana demografi, dan membuat mesin ekonomi Indonesia kehilangan energi sebelum waktunya.

Baca selengkapnya COREinsight “Tenaga Kerja Muda di Persimpangan Ekonomi Indonesia” dengan klik lampiran di bawah ini