Menteri Keuangan yang baru dilantik telah mengumumkan serangkaian kebijakan ambisius. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8% hingga rencana injeksi likuiditas Rp 200 triliun ke sektor perbankan. Meski menggunakan pendekatan baru, efektifitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih meninggalkan pertanyaan besar.
Di tengah permintaan kredit domestik yang masih lemah akibat melambatnya kondisi perekonomian dari sisi demand, injeksi likuiditas Rp 200 triliun berisiko tidak efektif jika tidak dibarengi dengan stimulus fiskal yang mampu mendorong permintaan agregat. Kebijakan ini memerlukan sinkronisasi dengan kebijakan fiskal lain yang tepat sasaran untuk mendorong demand, sehingga likuiditas yang disuntikkan dapat terserap optimal oleh sektor riil.
Lebih jauh, masyarakat masih menunggu bagaimana kebijakan fiskal memperbaiki masalah struktural mendasar seperti dominasi pekerja sektor informal, ketimpangan yang mengakar, dan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Langkah nyata dari pemerintah melalui kebijakan fiskal menjadi penting karena menjadi latar belakang terjadinya tuntutan demonstrasi beberapa pekan yang lalu.
Setidaknya ada tiga catatan penting terkait persoalan struktural ekonomi Indonesia yang justru perlu diperlukan di luar kebijakan injeksi likuiditas. Pertama, tantangan mewujudkan target pertumbuhan 8% di tengah deindustrialisasi. Kedua, penciptaan lapangan kerja yang masih terbatas. Ketiga, lingkaran kemiskinan dan ketimpangan struktural yang belum terputus.
Baca selengkapnya COREinsight edisi 17 September 2025, “Tantangan Struktural di Balik Kebijakan Injeksi Likuiditas” dengan klik lampiran di bawah ini
